• 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kekafiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

#1
Sistem demokrasi  mungkin hanya pantas dilakukan oleh para malaikat, karena apapun produk hukumnya pastilah 100% benar.

Apa jadinya jika sistem batil yang dilakukan oleh manusia? Bayangkan para wakil rakyat yang terdiri atas orang-orang kafir, munafik, penjahat, mafia, koruptor, dan lain-lain berunding dalam sebuah ruangan legislatif (DPR). Pastilah produk hukumnya juga menjadi "kejahatan", kikap ada produk hukum yang menilai "syar'i", pastilah ia bercampur antara yang haq dengan yang batil, dan hal ini dilarang oleh Allah salam firman-Nya kepada orang-orang kafir Ahli Kitab :

Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu cari. (QS Al Baqarah: 42)

Hai Ahli Kitab, kenapa kamu campur adukkan yang haq dengan yang batil, dan bapak yang haq, kamu kamu mengetahuinya? (QS Ali Imran: 71)

Sungguh merupakan kerusakan di muka bumi yang sangat dahsyat, dua ormas ashobiyah terbesar  di Indonesia,  Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masing-masing telah membangun partai sekuler PKB dan PAN untuk mendukung penuh dien syirik demokrasi. Aturan juga berkomitmen dan mendukung penuh hukum jahiliyah Pancasila  dan UUD 1945 karena menurut mereka Pancasila dan UUD 1945 adalah upaya final umat Islam dan seluruh bangsa. Ini berarti mereka menempatkan hukum jahiliyah Pancasila dan UUD 1945 di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karenanya, mereka terjatuh ke dalam kekafiran yang nyata,  na'udzubillahi min dzalik!  Lepaslah AllahSubhanahu Wa Ta'ala  berfirman: 

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang terkena Allah dan Rasul-Nya dan kerusakan di muka bumi, ternyata mereka terbangun atau disalib, atau rusak tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau hapus dari negeri (tempat kediamannya) ... (QS. Al-Maidah: 33)

Barangsiapa mencari selain dien (islam) Islam, maka sekali-kali mau akan diterima (dien itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS Ali Imran [3]: 83-85)

Apakah hukum jahiliyah  yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya atas Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS Al-Maidah: 50)

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman terhadap apa yang turun dan apa yang sedang kamu dengar? Mereka mau berhukum (sebutan) kepada thaghut , mereka telah diperintah kufur ... ... (QS An-Nisa: 60)

... Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, () takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak berhukum (menurut) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS Al-Maidah: 44)

Mereka membuat orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai arbab ( tuhan -tuhan) selain Allah ... (QS At-Taubah: 31)

Apakah mereka memiliki syuraka (sekutu-sekutu) yang mensyariatkan untuk mereka dien (yang / tidak) yang tidak bisa dipuja Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan ... (QS Asy-Syura: 21)

Dan di antara manusia ada orang-orang yang membuat andad (tandingan-tandingan) selain Allah; mereka mencintainya mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang bersama zalim (syirik) itu mengetahui kapan mereka melihat siksa (pada hari kiamat), apakah kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan itu sangat bagus siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). (QS Al Baqarah: 165)

Pastinya butuh waktu yang sangat lama untuk menegakkan kalimat Tauhid di bumi indonesia.

.

Kutipan dari "Seri Materi Tauhid Lengkap" halaman 34-36:

"Mari kita perhaikan di dalam praktek demokrasi, yang berhak memutuskan hukum itu rakyat, setiap individu-individu memiliki otoritas mambuat hukum, dengan kata lain yang rakyat itu memiliki sifat ketuhananyaitu pembuatan hukum, akankah kalau kalau yang yang berjuta-juta ini kumpul semuanya tidak mungkin, maka diwakilkan hak ketuhanannya itu lewat pemilu dan kapan "nyoblos" itu pada batas mewakilkan hak ketuhanannya kepada wakilnya yang nanti akan dipajang di gedung parlemen. Dan nanti akan membuat hukum atas nama rakyat. Hal ini bisa dilihat kapan pada saat sidang-sidang thaghut itu di mana mereka mengatasnamakan rakyat, karena mereka adalah wakil rakyat ... aspirasi rakyat. Jadi, dalam sistem demokrasi ini yang merupakan hukum.

Jika dalam surat Al An'am 121 yang mana satu hukum saja dipalingkan kepada Allah SWT yang dimaksud dengan wali syaitan (Arbaab), maka apa gerangan dengan sistem demokrasi ini, yang mana bukan hanya satu hukum, akan diselamatkan dari hukum dipalingkan dari Allah untuk makhluk (rakyat) ... ?? Maka dari itu dalam Undang Undang Dasar Bab 1 (1) ayat 2 dikatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat".Jika dahulu sebelum diamandemen dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka sekarang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, kedaulatan atau hak hukum itu berada di tangan rakyat, atau dengan kata lain itu demokrasi itu merampas sifat ketuhanan dari Allah dan diberikan kepada rakyat yang nanti akan terwujud dalam wakil-wakil rakyat yang ada di gedung parlemen (MPR / DPR atau yang lainnya) .

Jika sekarang kita ingin mengetahui siapa itu Arbaab ... para pengaku tuhan di NKRI (Negara Kafir Republik Indonesia) ini, maka tinggal membaca kitab Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya akan didapat: "Cerita setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhak atas Rancangan Undang-Undang (RUU) ", atau akan diperoleh juga pasal:" Presiden Presiden yang berhak naik Rancangan Undang Undang ... "dst. Dan juga yang berhubungan dengan otonomi daerah: " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintahan Daerah otonomi  daerah ".Dan itu semua adalah Arbaab-Arbaab yang ada di indonesia ... Sekali lagi, jika ingin mengetahui siapa Arbaab atau para pengaku tuhan, maka pahamilah tauhid lalu baca Undang Undang Dasar 1945, maka akan diketahui mereka adalah para pengaku tuhan.

Jadi demokrasi ini adalah sistem syiriknya hukum yang muncul dari bingkai demokrasi dalam bentuk apapun itu syari'at demokrasi ...syari'at syirik meski ~ umpamanya ~ hukum potong tangan  muncul dalam bingkai demokrasi, maka hakikatnya adalah bukan hukum Allah akan tetap hukum demokrasi, karena bukan dari Allah tapi dari sang pembuat hukum yang sedang dalam proses demokrasi, yaitu rakyat (wakil rakyat) jadi bukan ayat Al Qur'an lagi yang tertera, akankah: Tap MPR no sekian ... atau Perpu no sekian ... seperti yang ada.

Dan saat ini, mereka (partai-partai Islam) mengambil dari Al Qur'an tentang potongan tangan, dengan kata lain usulan diambil dari Al Qur'an (dari Allah) kemudian disodorkan kepada tuhan-tuhan "besar" yang ada di gedung MPR / DPR ... disodorkan kepada Arbaab-Arbaab itu, setelah itu akan terjadi tarik ulur ... Jadi, hukum Allah disodorkan kepada mereka ~ karena yang namanya proposal itu muncul berawal dari bawah lalu disodorkan ke atas ~ dan ketika berada di atas (MPR / DPR), mereka setujui atau tidak. Jika tidak setuju maka jelaslah kekafirannya, dan saat setuju juga jelas kekafirannya, karena hal itu menunjukkan kepada Allah itu tidak sah sebagai Rabb pengatur, maulah merekalah yang berhak mengatur hukum Allah yang membutuhkan arbaab ...!

Jadi semua itu adalah hukum Arbaab. Arbaabnya banyak ... ada Arbaab dari partai PKS, PBB, PPP, PKB, PAN, PDIP, Golkar ... dst, mereka itu adalah Arbaab. "
Reply


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Users browsing this thread:
1 Guest(s)


  Theme © 2015